CRITICAL REVIEW JURNAL ILMIAH

CRITICAL RIVIEW JURNAL

DATA JURNAL
a. Judul Jurnal
The Role of Leadership in Developing an ICT Based Educational Institution Into Learning Organization in Pakistan

b. Penulis
Rabia Salman (Lecturer, Faculty of Management Sciences, Lahore Leads University, Pakistan
Muhammad Farooq Shabbir
Sadaf Hafeez (Visiting Lecturer, The Islamia University of Bawalpur, Pakistan
(Lecturer, Faculty of Menegement Sciences, The Islamia University of Bawalfur, Pakistan

c. Nama Jurnal
International Journal of Academic Reseach in Business and Social Sciences

d. Tahun Terbit dan Vol
Agustus 2011, Vol 1, Special Issue

e. No ISSN
2222-6990

f. Jumlah Halaman
15 Halaman

DESKRIPSI

Konsep organizational learning pada saat ini merupakan konsep yang menarik untuk diperhatikan baik peneliti, praktisi, dosen dan lain sebagainya. Dalam jurnal ini membicarakan “Peran Kepemimpinan dalam Mengembangkan sebuah lembaga pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam organisasi Pembelajaran di Pakistan”. Dalam bagian awal jurnal ini menjelaskan bahwa organisasi belajar mampu digunakan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam jurnal ini mengajukan pertanyaan dengan ungkapan bisakah lembaga akademis berbasis ICT menjadi Learning Organization (LO) dan bagaimana lembaga pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi memenuhi persyaratan Learning Organization.
Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tulisan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari periode tahun 1980 sampai sampai seterusnya. Lingkungan ekternal berubah begitu dramatis dan mempengaruhi untuk semua manusia, organisasi, masyarakat, pemerintah dan dunia secara keseluruhan. Perubahan ini telah mengubah cara hidup, komunikasi bisnis dan bahkan pola belajar, Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan aspek yang bertanggung jawab untuk perubahan ini. Revolusi ICT telah meningkatkan tantangan besar bagi organisasi.
Perubahan Teknologi Informasi dan komunikasi telah berpengaruh dan inspirasi pada kedua organisasi pembelajaran dan pembelajaran individu. Di Negara-negara maju dan berkembang ada tekanan besar perubahan TIK pada oraganisasi bisnis pada umumnya dan dilembaga akademis oleh para peneliti untuk peningkatan efektivitas, kinerja dan untuk meningkatkan pembelajaran. Dalam tulisan dalam jurnal ini khusus membicarakan pemanfaatan TIK untuk dunia akademisi salah satu Univeritas di Negara Pakistan.
Universitas Virtual Pakistan mengunakan Learning Manajemen System (LMS). Universitas ini sejak tahun 2002 mengunakan sistem ICT terbaru yang digunakan antara dosen dan mahasiswa. LMS memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi terus menerus dan teratur terlepas dari lokasi geograpis mereka. Melalui sistem ini dosen memberikan kegiatan belajar yang berbeda seperti tugas, quis dan proyek penelitian secara langsung kepada siswa dan jika ada ambiguitas tentang pertanyaan aktivitas dapat diangkat dan didiskusikan melalui forum diskusi yang disebut Moderated Discussion Board (MDB). Dalam forum ini pertanyaan-pertanyaan dari semua mahasiswa menjawab secara komprehensif serta dalam elaborasi tidak mungkin dalam situasi kelas tradisional karena terkendala waktu. Jawaban dan diskusi juga bersama dengan semua mahasiswa lain dan diskusi di antara mahasiswa untuk mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen melalui fasilitas chatting, membuat lingkungan belajar lebih efektif. Untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, dosen juga mengajukan pertanyaan dan laju umpan balik dari mahasiswa. Pertukaran ide dengan ini membutuhkan banyak belajar dari akhir mahasiswa maupun dari dosen. LMS ini didukung oleh kegiatan lain seperti video ceramah di media streaming dari server Universitas Virtual, kuliah disiarkan melalui Free-to-air televise dan juga tersedia dalam bentuk CD Multimedia.
Lingkungan LMS ini tidak berkembang untuk mengantikan lingkungan kelas lingkungan kelas tetapi berfungsi sebagai pujian dan memperluas batas-batas bentuk pembelajaran fisik dimana dari daerah terpencil dapat difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan dari guru terkenal. LMS ini memiliki bentuk Fitur: (1) Menyebarkan informasi tentang kursus (2) Menyediakan materi pelajaran, garis besar kursus, FAQ, daftar kata, power point slide dll. (3) Menyediakan bahan tambahan seperti quis, tugas dan proyek (4) Membiarkan mahasiswa untuk bertanya dan mendiskusikan melalui MDB, dan fasilitas Chatting (5) Waktu jadwal kuliah dikomunikasikan dengan mahasiswa (6) Semua program sekitar 150 tersedia dengan platform LMS untuk semua 25000 mahasiswa.
Pembelajaran organisasi merupakan diterapkan untuk menjelaskan sipat tertentu dari kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi sedangka LO tunduk pada kepada jenis organisasi tertentu. Pembelajaran organisasi adalah suatu tindakan yang terus secara konstan dalam suatu LO. LO adalah organisasi yang memperlancar kemajuan kemajuan belajar masing-masing dan setiap anggota organisasi dan terus-menerus memberikan facelift dengan tujuan untuk mencapai tujuan strategis organisai.
Belajar adalah proses yang berkesenambungan, tidak terelakkan dan seumur hidup mulai dari lahir sampai kematian dan kecepatan seseorang pembelajaran dapat bervariasi dari berbagai tahap kehidupan. Sumber-sumber pembelajaran ini adalah dua jenis, pertama adalah konvensional, formal disebut terprogram (sekolah, perguruan tinggi atau universitas) dan kedua adalah tidak konvensional, formal disebut terprogram sekolah, perguruan tinggi atau universitas dan kedua adalah tidak konvensional dan informal disebut ekserimental (interaksi dengan keluarga, tempat kerja dan masyarakat).
Metodologi penelitian dalam jurnal ini di jelaskan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan berbasis ICT dan mengidentifikasi faktor yang paling penting dari peran kepemimpinan yang mempasilitasi pembelajaran dari berrbagai komponen organisasi yang mengubahnya menjadi LO dengan menciptakan lingkungan belajar. Kepemimpinan yang memperkuat belajar terdiri dari delapan dari pernyataan dinilai oleh responden dengan bantuan dari 5 skala titik Likert (1- sangat tidak setuju, 2- tidak setuju, 3- jangan pernah, 4 setuju dan 5 – sangat setuju) Beberapa variabel demografis yang diperkenalkan di kuesioner seperti jenis kelamin, pendidikan, dan usia responden. Tujuan dari variabel-variabel ini adalah untuk melihat respon dari responden dari responden dalam pespektif yang berbeda. Cara penarikan sampel dalam penelitian ini dengan teknik Convenience Sampling dan Kuesioner pribadi diadministrasikan (110) didistribusikan ke e-dosen dan menerima 69 (N=69) kuesioner sepenuhnya selesai menunjukkan respons keseluruhan dari 63%.
Untuk menganalisis data paket yang digunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) dan metode yang digunakan adalah “Analisis Faktor” untuk menemukan faktor yang paling penting dari kepemimpinan dengan yang berguna untuk LO.
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa temuan diatas dan analisis, asfek ini adalah jelas bahwa dalam Universitas Virtual Pakistan peran kepemimpinan dalam mengkonversi ini pendidikan berbasis ICT menjadi organisasi belajar tiga faktor adalah dorongan dari beberapa pandangan pengakuan dari pemimpin tentang pengetahuan dan informasi, dan sumber daya yang disediakan oleh pemimpin yang paling penting adalah adalah memiliki bagian yang paling besar. Jadi ketiga faktor kepemimpinan adalah yang paling penting untuk mengkonversi organisasi pendidikan berbasis ICT menjadi sebuah organisasi belajar.

ANALISIS
Era Globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perubahan teknologi informasi, yang menyebabkan hilangnya batas-batas antar Negara (borderless world) memberikan peluang dan tantangan bagi seluruh organisasi termasuk pada Virtual University of Pakistan. Banyak orang berbicara perlunya kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, karena tanpa kemampuan dan kemampuan untuk berubah, organisasi akan dirubah paksa oleh perubahan lingkungan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti tidak satupun organisasi yang mampu memnghalangi dan membendungnya. Oleh karena itu, hanya organisasi terus belajar dan membangun kompetensi dirinya melalui individu-individu yang ada didalamnya yang akan dapat mempertahankan eksistensi organisasinya.
Penelitian dilakukan oleh dilakukan oleh Rabia Salman dak kawan-kawan salah seorang dosen dari fakultas ilmu manajemen Lahore Leads Pakistan. Penelitian yang mereka lakukan ini untuk untuk melihat lebih jauh tentang Peran Kepemimpinan dalam mengembangkan suatu lembaga pendidikan berbasis ICT dalam organisasi pembelajaran di Pakistan. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan “Bisakah lembaga akademis berbasis ICT menjadi sebuah LO dan hal utama menekankan bagaimana sebuah lembaga pendidikan berbasis TIK memenuhi persyatan LO.
Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini adalah suatu kegiatan yang sangat kreatif yang membutuhkan sangat banyak waktu, sumber daya, bimbingan, motivasi dan yang paling penting adalah lingkungan. Karena kendala waktu dan sumber daya yang terbatas penelitian ini tidak mampu untuk mengekspolarasi semua asfek pembelajaran individu dan organisasi dan peran kepemimpinan pada khususnya dan tidak mampu secara utuh menerapkan semua alat di seluruh organisasi. Tapi dalam tulisan ini dapat dimodifikasi dengan meningkatkan jumlah responden dan menerapkan alat dengan lengkap pada sebuah organisasi. Alat ini dapat menghasilkan hasil yang sangat penting, jika diuji dalam institusi pendidikan di sektor publik dan swasta di Pakistan dan membanding yang dapat mambantu dalam identifikasi area kekuatan dan kelemahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat.
Setaleh saya membaca dan memahami seluruh Jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang saya temukan adalah sebagai berikut: Pertama, Isi topik jurnal ini sangat relevan dengan kontek sekarang ini dikenal dengan era teknologi informasi dan komunikasi sehingga isinya lebih mudah untuk dipahami. Kedua, Bahasa yang dikemukakan oleh penulis mudah untuk dicerna dan di mengerti oleh orang yang membacanya. Sedangkan kelemahan yang saya temukan dalam jurnal ini pertama, kurang sistematisnya metodologi yang digunakannya, kedua tidak lengkapnya kajian teoritis tentang konsep Virtual sehingga setiap orang yang membacanya susah memahami secara keseluruhan isi jurnal.

KESIMPULAN
Learning Organization (LO) adalah konsep yang menyebar luas sejak kemunculannya dan organisasi yang berbeda mencoba mengubah identitas yang ada kedalam LO. Model dan hirarki ini yang dimuat dalam penelitian ini untuk mengubah organisai menjadi LO adalah tema yang sangat realistis dan kunci dalam penelitian ini. Model Hirarki dan membawa lampu bergeser dari belajar individu kepada belajar kelompok atau tim belajar dan kemudian untuk pembelajaran organisasi yang pada akhirnya meningkatkan memori organisasi dan akhirnya berubah menjadi LO. Untuk semua kegiatan ini peran pemimpin sangat penting yang menciptakan lingkungan yang merangsang belajar.
Lingkungan untuk membuat dan mengembangkan organisasi menjadi satu belajar dari TIK berbasis lembaga pendidikan sekalipun, dapat dibuat dengan komunikasi dengan pengikut, dengan mengakui batasan tentang informasi, pengetahuan, sumber daya dan keahlian dan dengan menyediakan waktu, sumber daya untuk meningkatkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Goldsmith, M., M., H., & Ogg., A.J. (2004). Leading organizational learning:Harnessing power of knowledge. San Fransisco:Jossey-Bass

Marquardt, M.J. (2002). Building the learning organization. New York : McGraw-Hill

Senge, Peter M.(1990) The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday

Cunningham, W. G. & Cordeiro, P. A. (2003). Educational leadership : A problem based approach. Boston,MA : Allyn & Bacon

Fullan, M. (2007). Educational leadership.San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.

Guns, B. (1996). The faster learning organization : Gain and sustain the competitive edge. London; Pfeiffer & Co.

Kasali, R. (2006). Change. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum

Marquardt, M. J. (2002). Building the learning organization. New York : McGraw-Hill

Nanus, B. and Stepehen M. D. (1999). Leaders who make a difference : Essential strategies for meeting the nonprofit challenge. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.

Senge, Peter M.(1990) The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday

Shelton, K. (ed). (1997). A new paradigm of leaership: Visions of excellence for 21 st century organizations. Provo: Executive Excellence Publishing.

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALIFIKASI GURU

Latar Belakang

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dijadikan dasar dalam makalah ini. Selanjutnya dalam makalah ini kompetensi guru yang dibahas hanya meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional karena ke dua kompetensi tersebut terkait dengan teknologi pendidikan.

Bertolak dari ketentuan perundangan (PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan), dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan nasional dapat terwujud bila ke delapan standar minimal, yaitu standar isi, standar proses, sandar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan dapat dipenuhi. Mengingat bahwa hakekat teknologi pendidikan adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah dalam pendidikan, maka makalah ini akan lebih banyak menyoroti standar proses.

Peningkatan mutu pendidikan dalam era pembangunan yang bersifat global, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan hasil kajian empirik di negara maju sebagai masukan dalam menentukan mutu pendidikan, sebab kalau tidak, maka masyarakat dan bangsa Indonesia akan terpuruk dalam percaturan global. Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, dilihat dari indikator ekonomi, ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya, bukan ditentukan oleh kekayaan sumber alam. Sumber daya manusia yang bermutu tidak ada begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses pendidikan, yang juga harus bermutu tinggi. Para pemimpin negara dan masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa pendidikan yang bermutu menjadi fundamen dari pembangunan ekonomi. Sumberdaya manusia yang terdidik dengan baik akan mampu berkarya; karya tersebut menghasilkan produk dan/atau jasa yang dapat dijual dan karena itu dapat diperoleh penghasilan yang layak; penghasilan dapat dibelanjakan untuk membeli produk atau jasa lain; dengan pembelajaan penghasilan dan meningkatnya produk dan/atau jasa maka ekonomi akan berkembang.

 

Kualitas Pendidikan

Secara konseptual mutu pendidikan diartikan secara beragam, tergantung pada situasi dan lingkungan. Asosiasi Pendidikan Nasional Amerika Serikat (National Education Association of the United State) merumuskan enam kunci untuk keunggulan (keys to exellence) yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 35 indikator kualitas satuan pendidikan (indicators of a quality school). Keenam kunci keunggulan tersebut adalah: (1) pemahaman bersama dan komitmen terhadap tujuan yang tinggi, (2) komunikasi terbuka dan kolaborasi dalam memecahkan masalah, (3) penilaian belajar dan pembelajaran secara terus menerus, (4) belajar pribadi dan profesional, (5) sumber-sumber  untuk menunjang belajar dan pembelajaran, serta (6) kurikulum dan pembelajaran (http://www.nea.org/schoolquality/index.html)

Menurut Hoy, et al. (2000), yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah suatu evaluasi atas proses mendidik yang dapat meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan dan membina bakat dari peserta didik, proses pendidikan itu sendiri, dan bersamaan dengan itu memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh mereka yang bertanggung jawab membiayai dan menerima lulusan pendidikan. Pendapat tersebut memperkuat pendapat bahwa ke tiga pihak yang berkepentingan perlu merumuskan kesepakatan bersama.

Secara umum mutu pendidikan dapat dikatakan gambaran mengenai baik-buruknya hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Lembaga pendidikan dianggap bermutu bila berhasil mengubah tingkah laku anak-didik dikaitkan dengan tujuannya pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses yang berlangsung hingga membuahkan hasil.

Konsep mutu pendidikan menurut pendapat saya mengandung lima rujukan, yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas[1]. Yang merupakan ciri dari kesesuaian ini antara lain adalah sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, prinsip, dan/atau nilai baru dalam pendidikan. Kesesuaian mengandung ciri adanya: (1) kesepadanan dengan karakteristik peserta‑didik perorangan maupun kelompok, yaitu aspek‑aspek atau kualitas seperti bakat, motivasi, dan kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta‑didik; (2) keserasian dengan aspirasi perorangan maupun masyarakat; (3) kecocokan dengan kebutuhan masyarakat baik yang sifatnya normatif, proyektif, ekspresif, maupun komparatif; (4) kesesuaian dengan kondisi lingkungan, yang dapat meliputi budaya, sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan wilayah; (5) keselarasan dengan tuntutan zaman yaitu misalnya untuk belajar lebih banyak, lebih cepat, dan terus‑menerus sepanjang hayat; (6) ketepatan dengan teori, prinsip dan/atau nilai baru dalam bidang pendidikan, yaitu misalnya belajar menyelidik (inquiry learning), belajar memecahkan masalah, belajar mandiri, belajar penguasaan, belajar struktur bidang studi dan lain sebagainya.

Pendidikan yang bermutu juga harus mempunyai daya tarik yang kuat, meliputi di antaranya:  (1) sarana pendidikan yang tersebar dan karena itu mudah dicapai dan diikuti; (2) isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah sedemikian rupa; (3) kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan; (4) pesan yang diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat (just-in-time = JIT, bukan just-in-case = JIC = sekiranya diperlukan);  (5) keterandalan (accountability) yang tinggi, terutama karena kinerja (performance) lembaga dan lulusannya yang menonjol; (6) keanekaragaman sumber, baik yang dengan sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan belajar; dan (7) suasana yang akrab, hangat, dan merangsang.

Efektivitas pendidikan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi  (doing the right things). Pengertian ini mengandung ciri: (1) bersistem (sistematik), yaitu dilakukan secara teratur atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan; (2) sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pemelajar; (3) kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya; dan (4) bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat dan pemerintah).

Efisiensi pendidikan dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau disebut pula sebagai doing the things right (mengerjakan sesuatu dengan benar). Ciri yang terkandung meliputi: (1) merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan model yang mengacu pada kepentingan, kebutuhan dan kondisi peserta didik; (2) pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi, seperti misalnya lingkungan atau latar yang diperhatikan, pemanfaatan berbagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, dan pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan; (3) usaha inovatif yang merupakan penghematan, seperti misalnya pem-belajaran jarak-jauh, pembelajaran terbuka tanpa harus membangun gedung dan mengangkat tenaga pendidik yang digaji secara tetap; (4) mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal (sistemik) untuk  menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling menguntungkan. Sistem SMP Terbuka misalnya telah dirancang dengan memperhatikan kepentingan peserta didik, pendayagunaan narasumber antara lain sebagai guru pamong, serta tidak membangun gedung sekolah dan mengangkat guru tetap sehingga biaya unit penyelenggaraannya dihemat sebesar 20%.

Produktivitas kegiatan pendidikan berarti bahwa proses dan hasilnya bertambah. Proses yang bertambah karena secara konseptual siapa saja, kapan saja dan dimana saja dapat mengakses pelajaran. Hasil yang bertambah, (lulusan, karya tulis, penelitian), dapat diperoleh tanpa harus menambah jumlah masukan (misalnya tambahan biaya), atau tanpa pertambahan masukan namun dengan hasil yang lebih banyak; atau dengan tambahan masukan sedikit tetapi pertambahan hasilnya lebih besar; atau pertambahan masukan yang banyak dengan hasil yang jauh lebih banyak lagi.

Dalam prinsip ekonomi diketahui bahwa hubungan antara mutu dan biaya tidak selalu berjalan secara linear. Peningkatan biaya sedikit dengan pendekatan baru dan/atau efisiensi dapat meningkatkan mutu atau produktivitas. Demikian pula investasi awal yang memerlukan biaya tinggi dapat menyebabkan perbaikan mutu yang relatif murah dalam jangka panjang. Sebaliknya, biaya yang tinggi tidak menjamin mutu yang baik. Sedangkan mutu yang baik selalu memerlukan biaya yang tidak murah. Sekarang ini sedang terjadi gejala komersialisasi pendidikan, dengan orientasi yang berlawanan. Di satu pihak menawarkan pendidikan yang mudah dan murah dengan  menjual ijazah. Sedangkan di pihak lain menawarkan biaya yang tinggi dengan sarana yang mewah dan berkiblat internasional.

Menurut pendapat Deming (Jenkins, 1996)  pendidikan merupakan suatu sistem dengan tujuh komponen yang harus ada dan saling berkaitan. Ke tujuh komponen tersebut adalah: (1) tujuan (aims); (2) pelanggan (customers); (3) persediaan (supplies);  (4) masukan (input); (5) proses; (6) keluaran (output); dan (7) ukuran kualitas (quality measurement). Deming menyatakan bahwa tujuan umum pendidikan adalah meningkatkan hal-hal yang positif, mengurangi hal-hal yang negatif sehingga setiap peserta didik bergairah untuk belajar. Yang dimaksudkan dengan pelanggan adalah para peserta didik terutama yang menjadi subyek dalam program wajib belajar, meskipun termasuk pula peserta didik lain seperti mahapeserta didik dan warga belajar dewasa. Yang dimaksudkan dengan persediaan adalah anak usia prasatuan pendidikan yang sudah memperoleh pendidikan dari orangtua, media, gereja (tempat ibadah), dan tempat bermain. Masukan meliputi di antaranya peraturan, anggaran, kurikulum, dan kebutuhan akan tenaga kerja. Proses merupakan kunci untuk menghasilkan mutu; proses ini merupakan usaha mengkoordinasikan desain dari tiap komponen yang lain. Keluaran bukan hanya mereka yang lulus satuan pendidikan dan dapat meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, melainkan juga termasuk putus satuan pendidikan, Ukuran kualitas tidak hanya dilakukan oleh satuan pendidikan melainkan juga oleh pelanggan dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Konsep tentang mutu pendidikan dengan demikian juga diartikan secara berbeda‑beda, tergantung pada situasi, kondisi dan sudut pandang. Pada awal kemerdekaan dahulu, adanya kesempatan satuan pendidikan bagi kebanyakan warga sudah dianggap sesuatu yang bermutu, karena sebelumnya kesempatan itu tidak ada atau sangat terbatas. Sekarang ini, sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi, pendidikan atau pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan mengenal dan memanfaatkan teknologi informasi, dianggap kurang bermutu.

Perbedaan sudut pandang didasarkan pada pendapat bahwa dalam proses pendidikan ada tiga unsur yang berkepentingan. Yang pertama adalah pemerintah dan/atau yayasan bagi pendidikan swasta yang menentukan aturan pengelolaan (termasuk anggaran dan tatalaksana); kedua adalah peserta didik yang memperoleh manfaat dari pendidikan; dan ketiga adalah masyarakat, termasuk orangtua, yang memperoleh manfaat dari tersedianya lulusan atau hasil dari proses pendidikan. Ketiga sudut pandang ini ada kemungkinan berbeda dalam mengartikan mutu proses pendidikan.

Ditinjau dari sudut pandang proses pendidikan, yang dimaksud dengan kualitas memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus proses pendidikan tersebut. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata kunci pengertian kualitas, yaitu: sesuai standar (fitness to standard), sesuai penggunaan pasar/pelanggan (fitness to use), sesuai perkembangan kebutuhan terakhir (fitness to latest requirements), dan sesuai lingkungan global (fitness to global environmental requirements).[2] Adapun yang dimaksud kualitas sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengertian kualitas sesuai dengan penggunaan pasar/pelanggan (stakeholders), jika apa yang dihasilkan sudah sesuai dengan pelanggan pada saat melakukan ”transaksi.” Di dalam pendidikan, ”pelanggan” mencakup pihak-pihak yang lebih luas termasuk siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kualitas sesuai dengan perkembangan kebutuhan berarti bahwa output pendidikan yang dihasilkan benar-benar langsung diminati oleh konsumen (dalam hal ini stakeholders). Kualitas sesuai lingkungan global mengandung arti bahwa konsep ini menghasilkan output pendidikan yang mampu melestarikan sumber daya alam sehingga lingkungan terjaga dari kerusakan.

Kualitas  pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada kualitas komponen yang membentuk sistem, serta proses yang berlangsung hingga membuahkan hasil. Secara umum dapat dikatakan kualitas pendidikan adalah kesesuaian dengan standar yang ditentukan. Keseluruhan komponen dan standar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas sekaligus merupakan representasi dari  Standar Nasional Pendidikan seperti ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa standar kualitas yang harus dipenuhi oleh guru sebagai pendidik adalah memenuhi ketentuan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi dan Standar Proses Pembelajaran.

 

Kualitas Guru

Secara singkat dapat dikatakan bahwa guru yang berkualitas atau yang ber – kualifikasi, adalah yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Kriteria-kriteria tersebut telah dirumuskan dalam ketentuan perundangan, yaitu UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, PP No. 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan serangkaian  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (dalam makalah ini Keputusan Mendiknas yang digunakan terutama adalah Kepmen No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Berdasarkan pengkajian konseptual kualitas guru dibuktikan dengan kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Kompetensi didefinisikan oleh Lefrancois,[3] sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya. Dengan demikian bisa diartikan bahwa kompetensi adalah berlangsung lama yang menyebabkan individu mampu melakukan kinerja tertentu.

Konsep mengenai kompetensi utama bergantung pada tiga kriteria dasar, yakni, bahwa kompetensi utama: (1) berkontribusi pada hasil yang memiliki nilai yang tinggi pada tataran individu dan sosial dalam hal kehidupan yang berhasil dan masyarakat yang berfungsi seutuhnya, (2) merupakan instrumen untuk menghadapi tuntutan dan tantangan yang kompleks dan berarti berdasarkan spektrum  konteks yang luas, dan (3) merupakan hal yang penting bagi semua individu.[4] Individu berpartisipasi di dalam beberapa rangkaian aktivitas yang berbeda. Jelas bahwa untuk bekerja dengan baik dan berhasil seseorang membutuhkan kompetensi dari ranah yang berbeda atau kompetensi dasar tertentu. Namun demikian, fokus terletak pada kompetensi yang dianggap sebagai instrumen untuk mengatasi tuntutan sosial dan individual yang cukup penting di dalam konteks spektrum yang lebih luas. Dengan demikian, kompetensi utama bertujuan untuk menghasilkan seseorang yang mampu melangkah dan berpatisipasi secara efektif dalam bidang sosial, seperti sektor ekonomi, kehidupan politik, hubungan sosial dan keluarga, hubungan interpersonal yang bersifat pribadi dan hubungan masyarakat, dan bidang kesehatan. Ini berarti bahwa kompetensi utama bukan hanya spesifik untuk satu bidang; melainkan  bersifat  transversal  dalam  artian bahwa kompetensi dapat diterapkan pada

berbagai bidang kehidupan.

Kompetensi adalah sesuatu yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu melalui usaha. Perkembangan dari kompetensi dari waktu ke waktu tersebut adalah kesempatan untuk menumbuhkan keyakinan, kebanggaan, dan minat.[5] Mengembangkan kompetensi digambarkan sebagai proses yang berkelanjutan dari didapatnya dan konsolidasi suatu keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kinerja. Selanjutnya menurut Usman terkait dengan pengertian kompetensi dasar menunjukkan tingkat kompetensi elementer, tingkat kinerja seseorang secara umum dan mendasar sebagai syarat minimal atau kualifikasi awal untuk dikuasai oleh seorang pemula.[6]

Hal yang berbeda dikemukan oleh Cowell,[7] yang mendefinisikan kompetensi secara lebih spesifik sebagai suatu keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. Selanjutnya kompetensi oleh Cowell dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri dari: (1) penguasan minimal kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, dan (3) penambahan penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan.[8] Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya. Gagasan pembagian tersebut berdasarkan perbedaan-perbedaan individu yang berkenaan dengan pengalaman, kebutuhan, perhatian dan kompetensi setiap individu untuk memutuskan penguasaan taraf atau tingkat kompetensi mana dia akan mencoba menguasainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Sedangkan bertolak dari UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, setiap guru harus menguasai serangkaian kompetensi. Dalam makalah ini dibatasi hanya dua kompetensi saja, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, terinci ke dalam rumusan kompetensi sebagai berikut: (1) memahami karakteristik siswa, (2) memahami karakteristik siswa dengan kelainan fisik, sosial-emosional dan intelektual yang membutuhkan penanganan secara khusus, (3) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat untuk menetapkan kebutuhan belajar siswa dalam konteks kebhinekaan budaya, (4) memahami cara dan kesulitan belajar siswa, (5) mampu mengembangkan potensi siswa, (6) menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang mendidik, (7) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran, (8) merancang pembelajaran yang mendidik, (9) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan (10) menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan.

Kompetensi Profesional, adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, terinci ke dalam rumusan kompetensi sebagai berikut: (1) menguasai secara luas dan mendalam substansi dan metodologi dasar keilmuan, (2) menguasai materi ajar dalam kurikulum, (3) mampu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, secara kreatif dan inovatif, (4) menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung tercapainya tujuan utuh pendidikan siswa, (5) mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Dalam lampiran makalah ini ada format asesmen mengenai kompetensi pedagogik dan profesional guru, yang dikembangkan oleh Tim Pengkaji Kompetensi Duru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan yang dipimpin oleh Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan. Format asesmen tersebut mengacu pada apa yang terurat dan tersirat dalam PP No. 19 Tahun 2005, juga memasukkan bebrapa indikator dari kajian konseptual. Silahkan menilai diri sendiri, seberapa jauh ke dua kompetensi tersebut telah dikuasai dan dlaksanakan.

 

Standar Proses Pembelajaran

Berdasarkan ketentuan PP No. 19 Tahun 2005 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007, standar proses pembelajaran harus meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan proses pembelajaran harus didasarkan pada prinsip sistematis dan sistemik. Sistematik berarti secara runtut dan berkesinambungan, dan sistemik dengan mempertimabngan segala komponen yang berkaitan. Perencanaan proses tersebut sekurang-kurangnya meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Perencanaan itu perlu disusun secara sistemik dan sistematis. Sistemik karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan, yaitu tujuan yang perlu meliputi semua aspek perkembangan peserta didik (kognitif, afektif da psikomotor), karakteristik peserta didik, karakteristik materi ajar yang meliputi fakta, konsep, prosedur dan prinsip, kondisi lingkungan serta hal-hal lain yang menghambat atau menunjang terlaksananya pembelajaran. Sistematis karena perlu disusun secara runtut, terarah dan terukur, mulai jenjang kemampuan rendah hingga tinggi.

Pelaksanaan proses pembelajaran harus didasarkan pada prinsip terjadinya interaksi secara optimal antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didika sendiri, serta peserta didik dengan aneka sumber belajar termasuk lingkungan. Untuk itu perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap kelas agar dapat berlangsung interaksi yang efektif. Rombongan belajar di SD/MI 28 peserta didik per kelas; SMP?MTs 32; SMA/MA 32; dan SMK/MAK 32. Kecuali itu harus pula diperhatikan beban pembelajaran maksimal per pendidik dalam satu satuan pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 24 jam tatp muka dalam satu minggu. Ketersediaan buku teks pelajaran dengan rasio setiap peserta didik perlu memilikinya satu set. Selain buku teks, guru juga harus menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya. Budaya membaca dan menulis harus pula dikembangkan  dalam proses pembelajaran, yang dapat menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca, dan mampu mengekpresikan pikiran dalam bentuk tertulis.

Pelaksanaan proses pembelajaran perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan kemampuan pengelolaan kegiatan belajar. Mengingat bahwa proses pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran, melainkan juga pembentukan pribadi peserta didik  yang memerlukan perhatian penuh dari pendidik, maka pendidik perlu mengenal masing-masing pribadi peserta didik dan oleh karena itu jumlahnya dibatasi. Pelaksaan pproses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, dan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan pebnutup.

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetnsi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilaksanakan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. perlu ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai  oleh peserta didik. Perlu pula dikembangkan tatacara penilaian secara individual dengan melalui observasi, yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester. Pengakuan atas belajar yang telah dilakukan peserta didik sebelumnya (accreditation of prior learning) perlu juga diberikan sebagai suatu bentuk pendidikan yang terbuka dan multimakna. Penilaian juga harus dilakukan atas segala aspek perkembangan peserta didik, termasuk kecerdasan dengan segala dimensinya, sikap dan kemampuan motorik. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Pengawasan proses pembelajaran merupakan bentuk jaminan mutu pembelajaran, dan ditujukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien kearah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab bersama, periodik, demokratis, terbuka,  dan keberlanjutan. Pengawasan meliputi  pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Tatacara dan prosedur pengawasan ini pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait, sesuai dengan ketentuan tentang hak, kewajiban Warga Negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

 

Penerapan Teknologi Pendidikan

            Secara konseptual teknologi (semua teknologi termasuk teknologi pembelajaran) secara umum. adalah :

  • proses yang meningkatkan nilai tambah;
  • produkyang dihasilkan untuk mempermudah pekerjaan;
  • struktur atau sistem dimana proses dan produk itu dikembangkan dan  digunakan.

Teknologi pendidikan telah berkembang sebagai suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. Perkembangan tersebut dilandasi oleh serangkaian dalil atau dasar yang dijadikan patokan pembenaran. Secara falsafaf, dasar keilmuan  itu meliputi : ontologi atau rumusan tentang gejala pengamatan yang dibatasi pada suatu pokok telaah khusus yaitu masalah belajar; epistemologi yaitu usaha atau prinsip intelektual yang bersifat unik dalam memecahkan masalah belajar, dengan berbagai pendekatan yang belum dilakukan sebelumnya; dan aksiologi atau nilai-nilai yang menentukan kegunaan dari proses maupun produk dalam pemecahan masalah belajar, dengan mempertimbangkan  nilai moral atau etika dan nilai seni dan keindahan atau estetika.

Teknologi pendidikan berusaha memecahkan masalah belajar dengan meng-gunakan  pendekatan yang memenuhi enam persyaratan, yaitu :

  1. Pendekatan isomeristik, yaitu yang menggabungkan berbagai kajian/bidang keilmuan (psikologi, komunikasi, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik dsb.) ke dalam suatu kebulatan tersendiri;
  2. Pendekatan sistematik , yaitu dengan cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan;
  3. Pendekatan sinergistik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri, dan
  4. Sistemik, yaitu pengkajian secara menyeluruh
  5. Inovatif, yaitu menemukan dan melaksanakan sesuatu yang baru dan tidak sekedar mengulang atau menambah yang sudah ada
  6. Integratif, yaitu meleburkan diri atau menjadi bagian integral dari sistem pendidikan.

Usaha khusus dengan pendekatan inilah yang merupakan azas epistemologi teknologi pendidikan.

Secara konseptual teknologi pendidikan didefinisikan sebagai : : teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian dan penelitian proses, sumber dan sistem untuk belajar. Definisi tersebut  digambarkan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Definisi Teknologi Pendidikan

(diadaptasi dari Seels & Richey, 1994)

            Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar – belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat dan sebagainya. Untuk itu ada produk yang sengaja dbuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan. Namun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan, telah membalik cara berpikir kita dengan  “bagaimana mengambil manfaat teknologi tersebut untuk mengatasi masalah belajar.

Dalam lingkungan pendidikan sekolah penerapan teknologi pendidikan pada awalnya disebut dengan istilah ”didaktik dan metodik”. Namun karena masalah belajar tidak hanya dalam di lingkungan sekolah, melainkan dimana saja, mengenai apa saja, dari dan oleh siapa saja, dengan cara apa saja, maka lahirlah teknologi pendidikan.  Pada awal perkembangan sekitar ratusan tahun yang lalu teknologi itu dikenal sebagai cara mengajar dengan menggunakan alat peraga hasil buatan sendiri oleh guru di sekolah. Tigapuluh tahun kemudian (sekitar th. 1930) penggunaan alat peraga itu berkembang dengan diproduksinya secara massal media belajar-pengajaran untuk digunakan di sekolah secara meluas.

Penerapan teknologi pendidikan untruk memecahkan masalah belajar dapat berlangsung secara mikro maupun makro. Secara mikro apabila masalah belajar iitu ada dalam lingkungan terbatas misalnya dalam kelas atau sekolah. Proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dalam kelas, merupakan penerapan teknologi pendidikan secara mikro. Sedangkan secara makro adalah pemecahan masalah belajar secara menyeluruh, yaitu yang meliputi semua komponen dan karena itu merupakan sistem.:Berbagai bentuk satuan pendidikan seperti SMP Terbuka, Program KEJAR Paket A,B dan C, Universitas Terbuka dll. Merupakan penerapan teknologi pendidikan secara makro.

            Proses pembelajaran seperti yang ditetapkan dengan ketentuan kebijakan (PP No. 19 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 41 Tahun 2007), pada hakekatnya merupakan bentuk penerapan teknologi pendidikan. Istilag “teknologi pendidikan” memang tidak digunakan atau tidak tampak, karena memang salah satu kriteria teknologi pendidikan adalah “integratif”. Ragi yang digunakan dalam pembuatan roti misalnya, tidak akan tampak setelah roti itu masak karena sudah terintegrasi dalam adonan yang dipanggang.

Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa  sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar harus merupakan suatu proses aktif dari siswa dalam membangun pengetahuannya, bukan hanya proses pasif yang hanya menerima penjelasan dari guru tentang pengetahuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Vygotsky bahwa  ada keterkaitan antara bahasa dan pikiran.[9] Dengan aktif berbicara (diskusi) siswa lebih mengerti konsep atau materi yang dipelajari. Siswa perlu keterlibatan fisik untuk mencegah mereka dari kelelahan dan kebosanan. Siswa yang lebih banyak duduk diam akan menghambat perkembangan motorik, akademik, dan kreativitasnya. Melalui belajar aktif segala potensi siswa dapat berkembang secara optimal dan memberikan peluang siswa untuk aktif berbuat sesuatu sambil sambil mempelajari berbagai pengetahuan. Oleh karena itu, proses belajar harus melibatkan semua aspek kepribadian manusia, yaitu mulai dari aspek yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, bahasa tubuh, pengetahuan, sikap, dan keyakinan.

Pada proses pembelajaran interaktif, perlu diusahakan adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa dan antar siswa sendiri. Proses pembelajaran inspiratif yang diselenggarakan hendaknya dapat mendorong  semangat untuk belajar dan timbulnya inspirasi pada peserta didik untuk memunculkan ide baru, mengembangkan inisiatif dan kreativitas.  Pendidik perlu berusaha menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, menjadikan siswa merasa nyaman, betah, dan asyik untuk mengikutinya. Proses pembelajaran juga diusahakan agar dapat mengarahkan siswa untuk mencari pemecahan masalah, mengembangkan semangat tidak mudah menyerah, melakukan percobaan untuk menjawab keingintahuannya. Proses pembelajaran harus dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, guru perlu mendorong siswa untuk terlibat dalam setiap peristiwa belajar yang sedang dilakukan. Guru juga harus memberikan ruang lingkup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Selanjutnya, pembelajaran kreatif artinya memiliki daya cipta, memiliki  kemampuan untuk berkreasi. Peran aktif siswa dalam proses pembelajaran akan menghasilkan generasi yang kreatif, artinya generasi yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain.[10] Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menurut Semiawan, kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tak mungkin dirumuskan secara tuntas.[11] daya kreatif tumbuh dalam diri seseorang dan merupakan pengalaman yang paling mendalam dan unik bagi seseorang. Untuk menimbulkan daya kreatif tersebut diperlukan suasana yang kondusif yang menggambarkan kemungkinan tumbuhnya daya tersebut. Suasana  kondusif yang dimaksud adalah suasana belajar yang memberi kesempatan siswa untuk terlibat secara aktif dan memberi kesempatan pada siswa untuk dapat mengemukakan gagasan dan ide tanpa takut disalahkan oleh guru.

Adapun pembelajaran yang efektif terujud karena pembelajaran yang dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif bagi siswa sehingga dapat membekali siswa dengan berbagai kemampuan. Setelah proses pembelajaran berlangsung, kemampuan yang diperoleh siswa tidak hanya berupa pengetahuan yang bersifat verbalisme namun dharapkan berupa kemampuan yang lebih bermakna. Artinya pembelajaran dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri siswa sehingga menghasilkan kemampuan yang beragam.

Belajar yang efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata (learning by doing) dan untuk siswa kelas rendah SD dapat dikemas dengan bermain. Bermain dan bereksplorasi dapat membantu perkembangan otak, berbahasa, bernalar, dan bersosialisasi.  Pembelajaran yang menyenangkan memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif yang tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa selama proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya seperti bermain biasa. Kelas yang sunyi, anak sebagai pendengar pasif, tidak ada aktivitas konkret, membosankan dan belajar tidak efektif menyebabkan tidak kritis, tidak kreatif, komunikasi buruk, dan apatis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa penerapan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran berlangsung secara aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM), siswa terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan belajar dan pembelajarabn yang dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka melalui berbuat atau melakukan dan mencipta. Dalam pembelajaran tersebut, guru menggunakan berbagai teknik dan sumber belajar.

 

Purnakata

            Implementasi teknologi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru telah, sedang, dan akan terus dikembangkan. Ke enam kriteria teknologi pendidikan isomeristik, sitemik, sinergistik, sistematik, inovatif dan integratif telah mulai terwujut dalam sistem pendidikan nasional, dimana guru merupakan unsur strategik dalam usaha peningkatan mutu sistem pendidikan tersebut.

Dalam dunia pendidikan teknologi sebagai proses, produk dan sistem yang dikembangkan untuk mengatasi masalah pendidikan, yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan produktivitas, telah dikembangkan sebagai suatu disiplin keilmuan khusus. Teknologi pendidikan dikembangkan dengan dua dasar pertimbangan. Pertama, karena masalah pendidikan yang ada (mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan produktivitas) tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan yang sudah ada (seperti menambah guru, menambah buku, menambah sekolah dll.). Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru. Kedua, perkembangan lingkungan, termasuk perkembangan politik (demokrasi, desentralisasi, HAM dll), perkembangan lingkungan alam dan ekonomi (pasar bebas, pelestarian alam dsb.), dan perkembangan teknologi (terutama TIK) akan sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan baru yang mengambil manfaat dari perkembangan yang ada.

Teknologi pendidikan dapat pula dikatakan sebagai perkembangan yang logis dan rasional dari apa yang semula disebut dengan ”didaktik & metodik pengajaran” yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal jenjang dasar dan menengah. Didaktik & metodik hanya merupakan sebagian dari proses belajar – pembelajaran. Proses pembelajaran yang dikembangkan dalam Teknologi Pendidikan, tidak hanya PAKEM melainkan PAIKEM dan PAINO (Pembelajaran Aktif, Interaktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, dan Pembelajaran Atraktif, dan Inovatif).

Produk  untuk pembelajaran yang semula hasil kreasi guru sendiri, perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai bentuk dukungan untuk belajar (bukan untuk mengajar). Progam televisi, radio, PBK (pembelajaran berbantuan komputer) dll. perlu disediakan dalam berbagai bentuk untuk dapat diakses oleh peserta didik kapan saja, dimana saja di kelas maupu secara mandiri. Sistem pembelajaranpun dikembangkan di luar lingkungan sekolah konvensional, seperti misalnya pendidikan terbuka (SMP/MTs Terbuka, SMU Terbuka, Universitas Terbuka, Kejar Paket A, B dan C, Pendidikan di Rumah (homeschooling), dan BEBAS (Belajar Berbasis Aneka Sumber).

Teknologi pendidikan mempunyai visi : ”Terwujudnya berbagai pola pendidikan dan pembelajaran dengan dikembangkan dan dimanfaatkannya aneka sumber, proses dan sistem belajar, sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap pemelajar, menuju terbentuknya masyarakat belajar dan berpengetahuan.”

Apabila para guru bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran, maka sudah seyogyanya mereka memahami dan mewujudkan peran teknologi pendidikan.

Daftar Pustaka

Anon. Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Jakarta: Asa Mandiri, 2006)

Cowell, Richard N. Buku Pegangan Para Penulis Paket Belajar. Jakarta: Proyek

Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan, Depdikbud, 1988.

Elliot,  Andrew J. and Carol S. Dweck.  Handbook of Competence and Motivation.  New

York: The Gulford Press, 2005.

Ibrahim, Buddy. TQM (Total Quality Management): Panduan Untuk Menghadapi

Persaingan Global. Jakarta: Djambatan, 2000.

Jenkins, L. Improving Student Learning: Applying Deming Quality Principles in Education. Milwakee,WI: ASQO Press. !996

Lefrancois, Guy R.  Theories of Human Learning.  Kro: Kros Report, 1995.

Miarso,Yusufhadi. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Pustekkom & Kencana. 2005

Rychen, Dominique Simon.  Key Competencies.  New York: Mc Graw Hill, 2002.

Semiawan, Conny R.    Dimensi  Kreatif  dalam  Filsafat  Ilmu.  Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 1999.

Silberman, Mel.  Active Learning: Strategies to Teach Any Subject.  Boston: Allyn and Bacon, 1996.

Usman, Uzer. Menjadi Guru Profesional.  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.

Vygotsky, L.S.   Thought  and  Languge.  Cambridge,  MA:  Harvard  University  Press, 1962.

 


[1] Miarso, Y. (2004). Miarso, Y. (2004).  Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Pustekkom Diknas & Kencana, hal. 561.

 

[2] Buddy Ibrahim. TQM (Total Quality Management): Panduan Untuk Menghadapi Persaingan Global. Jakarta: Djambatan, 2000, pp. 6-10.

[3]Guy R. Lefrancois,  Theories of Human Learning  (Kro: Kros Report, 1995), p. 5.

[4]Dominique Simon Rychen,  Key Competencies  (New York: Mc Graw Hill, 2002), p. 121.

[5]Andrew J. Elliot and Carol S. Dweck,  Handbook of Competence and Motivation  (New York: The Gulford Press, 2005), pp. 128.

[6]Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), p. 111.

[7]Richard N. Cowell, Buku Pegangan Para Penulis Paket Belajar (Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan, Depdikbud, 1988), pp. 95-99.

[8]Ibid., p. 101.

[9]Vygotsky, L.S.,   Thought  and  Languge  (Cambridge,  MA:  Harvard  University  Press, 1962), p. 58.

[10]Mel Silberman,  Active Learning: Strategies to Teach Any Subject  (Boston: Allyn and Bacon, 1996), p. 1.

[11]Conny R. Semiawan,    Dimensi  Kreatif  dalam  Filsafat  Ilmu   (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), p. 60.

SEBELAS HUKUM “THE FIFTH DISCIPLINE” MENURUT PETER M. SENGE

Menurut Peter M. Senge dalam bukunya berjudul adalah The Fifth Discipline mengemukaka ada 11 sistem berpikir. Sistem berpikir ini diperlukan untuk membangun organisasi agar benar-benar dapat “belajar” dan “terus-menerus” dapat meningkatkan kapasitas untuk mewujudkan cita-cita tertingginya. Berikut ini akan saja jelaskan tentang sebelas hukum tersebut.

1.Masalah-masalah yang dihadapi sekarang berasal dari pemecahan masalah pada masa lalu (Today’s problem come from yesterday’)

Setiap Masalah apapun yangg terjadinya saat ini adalah akibat masalah pernah yang kita lakukan dari masalah sebelumnya. Bisa jadi solusi yang kita terapkan pada masalah masa lalu justru kan menjadi masalah hari ini. Hal ini bisa terjadi karena pada saat memecahkan masalah di masa lalu tidak memperhatikan faktor lain yang timbul dari solusi tersebut. Kita hanya seolah memindahkan permasalahan ke tempat lain dan waktu yang berbeda. Bisa jadi individu yang menhadapi masa kini memiliki perspektif yang berbeda dengan orang yang memberikan solusi pada waktu lampau sehingga apa yang dulunya dianggap sebagai solusi ternyata bagi orang lain pada saat sekarang justru menjadi permasalahan. Dalam organisasi apapun bentuknya terdapat banyak masalah terdapat berbagai masalah yang muncul maka siapa saja yang ada dalam organisasi harus bisa memecahkan masalah yang terjadi agar organisasi tersebut selalu tetap hidup dalam menghadapi tantangan perubahan dalam era globaolisasi saat ini.

2. Semakin keras kita menekan, semakin keras pula sistem akan menolak kembali (The harder your push, the harder the system pushes back)

Yang dimaksud dengan hukum ini adalah semakin kita mencoba untuk memaksa keinginan kita memperbaiki system yang rusak dalam organisasi, maka kita akan menghadapi suatu tekanan yang lebih kuat dari bawah. Contohnya dalam seorang yang memimpin suatu organisasi kalau ada diantara orang yang tidak setuju atas kepemimpinannya maka ia jangan terlalu keras ingin menyingkirkan mereka. Kalau kita menekan mereka dengan mengeluarkannya dari organisasi maka mereka akan melawan dan menghantam pimpinan tersebut. Yang perlu dilakukan adalah mencari seorang pemimpin adalah membina mereka agar tidak melakukan tekanan yang keras melainkan dengan jalan membina mereka agar mereka merasa memiliki dan loyal terhadap pimpinan organisasi tersebut.

3.Perilaku tumbuh lebih baik sebelum tumbuh menjadi lebih jelek (Behavior grows better before it grows worse)

Dalam konsep ini manusia yang komplek selalu banyak cara untuk membuat segala sesuatu terlihat lebih baik dalam jangka pendek. Hanya akhirnya umpan balik kompensasi datang kembali mengunjungi anda. Kata kunci dalam hukum kedua ini adalah “akhir atau keterlambatan. Jadi yang saya pahami dari hukum ini adalah semua langkah apapun yang dilakukan dalam system organisasi agar berusaha untuk melakukan yang terbaik sebelum keburukan itu akan terjadi.

4.Jalan Keluar yang mudah biasanya mengarah pada jalan kembali (The easy way out usually leads back in)

Maksud dari kontek ini adalah apabila pemecahan masalah mudah di lihat atau jelas bagi setiap orang, mungkin mudah untuk ditemukan. Dan apabila mendorong lebih kuat pada pemecahan yang dikenali, sementara masalah dasar tetap berlangsung atau lebih parah, merupakan indicator nyata dari berpikir non system. Jadi dalam suatu organisasi agar bisa memecahkan masalah apapun yang terjadi dengan baik dan sesuai pendekatan system. Dengan melakukan pendekatan tesebut akan melahirkan kemudahan terhadap segala permasalahan apapun yang dialami dalam organisasi.

5. Obat bisa jadi lebih buruk daripada penyakitnya (The cure can be worse than the disease)

Setiap Solusi yang kita berikan terhadap suatu masalah bisa jadi lebih parah daripada masalahnya. Memberikan permasalahan kepada pihak lain untuk dipecahkan sebenarnya suatu solusi yang tidak baik menurut Senge. Seharusnya organisasi memberikan jalan keluar untuk menghadapi jalan mengatasi masalahnya sendiri.Contohnya program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional pada dasarnya sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengambil model sistem pendidikan dari Negara lain namun terjadi masalah baru dalam system pendidikan Indonesia seperti mahalnya biaya pendidikan dan menutup kemungkinan orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karenanya ketika memberikan solusi terhadap suatu masalah harus diperhitungkan dampak terhadap keseluruhan sistem. Jangan sampai solusi yang diberikan malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Untuk itu perlu berfikir sistem.

6.Makin cepat berarti makin lambat (Faster is Slower)

Menurut konsep Peter M Senge bahwa sebenarnya semua system memiliki tingkat pertumbuhan yang optimal. Tingkat optimal jauh lebih kecil dibanding dengan kemungkinan pertumbuhan yang paling cepat. segala sesuatu memiliki tingkat pertumbuhan sesuai kapasitasnya, baik itu dalam dunia alam maupun organisasi. Kenyataan menunjukkan bahwa organisasi yang akan bertahan adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dengan wajar. Sebagai contoh: Keinginan pemerintah untuk menerapkan program otonomi daerah di seluruh indonesia pada hal masih banyak provinsi yang belum siap untuk melaksanakannya karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan penerapan system ini maka akan mengakibatkan mengakibatkan terlambatnya pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

7.Penyebab dan akibat tidak memiliki hubungan yang erat dalam dimensi waktu dan ruang (Cause and effect are not closely related in time and space)

Kita berasumsi bahwa sebab dan akibat terjadi sangat erat. Hal tersebut membuat sulit untuk menemukan penyebab utama, seperti kendur kepercayaan publik dari pejabat sekolah dan pejabat publik lainnya. Langkah pertama dalam melihat realitas secara sistemik adalah membuang pikiran sederhana mengenai sebab-akibat.
Sebagai contoh : Dampak krisis ekonomi mengakibatkan terjadinya lost-of-generation yang akan tampak pada beberapa dekade kemudian; Pelayanan yang kurang informatif akan menurunkan revenue karena pasien yang pergi ke tempat lain

8.Perubahan kecil akan dapat memberikan hasil yang besar, tetapi ruang lingkup tingkatan seringkali membuat kenyataan menjadi semakin kabur (Small changes can product big results but the areas of highest leverage are often the least obvious)

Bahwa perubahan kecil dapat menghasilkan perbaikan yang sangat besar. Oleh karenanya kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Hal-hal kecil kadang justru menjadi “pengungkit” dan bisa merubah sesuatu yang besar. Contoh nyata adalah fenomena jejaring sosial facebook yang dikembangkan oleh Mark Zukenberg awalnya dia hanya melakukan perubahan kecil saja teradap aplikasi jejaring sosial yang ada sebelumnya. Ternyata perubahan kecil yang ia lakukan berdampak luar biasa dan menjadi daya ungkit yang besar

9. Anda dapat memiliki ‘kue’ dan memakannya-tetapi tidak pada saat yang bersamaan (You can have your cake ant eat it too but not once)

Ketika mendapatkan hal yang bagus kita tidak serta merta bisa langsung menggunakannya langsung. Butuh waktu, proses dan pemikiran yang matang sehingga sesuatu yang bagus itu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Peter M Senge menyajikan ungkapan ini dengan maksud menunjukkan bahwa seringnya kita menghadapi dilema memilih sesuatu dengan pikiran kalau tidak yang ini atau yang itu, karena kita terpaku hanya pada saat itu. Sebenarnya kita bisa memilikinya dua-duanya namun perlu proses, dan di situlah letaknya kekuatan systems thinking.

10. Membelah gajah tidak menghasilkan dua gajah kecil (Dividing an elephant in half does not produce two small elephants)

Sistem kehidupan memiliki integritas. Karakter dari sistem hidup tergantung dari keseluruhan. Begitu juga untuk memahami organisasi diperlukan pemahaman secara keseluruhan, secara sistematis dan berfikir sistem. Peter M Senge mengatakan bahwa untuk memahami masalah yang paling manajerial. Kita harus melihat seluruh masalah dari keseluruhan sistem yang dihasilkan. Ia mengingatkan bahwa melihat “gajah secara keseluruhan” tidak berarti setiap masalah organisasi dapat dipahami hanya dengan melihat seluruh organisasi. Masalah organisasi tidak juga bisa dilihat secara parsial. Permasalahan harus dilihat dan dipelajari keterkaitannya (interaksi) dengan masalah lain. Prinsip utama dari batasan sistem yakni interaksi yang harus dipelajari yang paling penting masalah saat ini tidak peduli batasan organisasi yang sempit.

11. Tak ada yang perlu disalahkan (There is no blame)

Ketika terdapat masalah dalam organisasi kita cenderung menyalahkan pihak luar untuk masalah kita sendiri. Kita menyalahkan orang yang ada dalam sistem dan dalam system tersebut. Namun jika kita berfikir sistem maka tidak ada yang perlu disalahkan. Kita dan penyebab permasalahan merupakan bagian dari sistem. (Sumber : The Fifth Discipline, Senge, 1990)

* Mahasiswa Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta Program Studi Teknologi Pendidikan

TANGGUNG JAWAB PENGETAHUAN: MEMPERTIMBANGKAN EFISTIMOLOGI SECARA KULTURAL

 
 

BAB I MENGUAK TABIR PERMASALAHAN EFISTIMOLOGI

 

Dalam bab ini penulis membicarakan gambaran awal yang menguak tabir permasalahan si seputar perkembangan efistimologi. Intinya adalah ingin memperlihatkan bahwa perkembangan efistimologi lebih merupakan sebuah pertualangan “berdarah” yang diwarnai oleh suasana egoism, arogansi, serta krisis cultural yang meliputi hampir seluruh segi kehidupan manusia.  Makna dari pertulangan berdarah dalam sub ini  pertentangan aliran tentang menentukan pokok persoalan utama tentang kreteria kebenaran, cara mendapatkan kebenaranserta menentukan validitas pengetahuan.

Dalam bagian ini juga menjelaskan konsep Efistimologi, cultural dan manusia. Dalam mengungkapkan konsep ini ada beberapa filosof Modern dan Kontempore seperti Thomas S. Kuhn (1993), Kees Bertens (1983 dan 1985), Heidegger (1889-1976), Descartes mereka mempunyai konsep tersendiri antara satu dengan lainnya punya landasan dan argument yang berbeda. Di akhir bab  ini penulis membicakan konsep Ontologi. Dalam konsep ini dibicarakan  tentang “Apa itu ada dalam diri manusia sendiri, Apa hakekat ada sebagai ada”.

 

BAB II PERGOLAKAN KULTURAL DALAM SEJARAH EFISTIMOLOGI

Dalam bab ini mengambarkan gelombang-gelombang pergolakan kultural yang terjadi dalam sejarah perkembangan efistimologi. Suasana pergolakan historis tersebut  akhirnya telah melahirkan kedaran dalam gerakan-gerakan pemikiran baru yang membentuk aliran-aliran efistimologi kontemporer dengan tema-tema kemanusiaan  sebagai titik sentralnya. Kesdaran akan tanggung jawab kultural telah begitu kuat dalam sejarah tradisi pemikiran di dunia timur, namun hal ini terabaikan. Dengannya dapat dilihat bahwa ada tanggung jawab tanggung jawab kultural yang harus di emban dalam pengembangan efistimologi. Melalui ini kemudian di tetapkan langkah-langkahh pemecahan di kembangkan pada bab-bab berikutnya.

  • Dalam bab ini penulis membicarakan gambaran awal yang menguak tabir permasalahan si seputar perkembangan efistimologi.
  • Intinya adalah ingin memperlihatkan bahwa perkembangan efistimologi lebih merupakan sebuah pertualangan “berdarah” yang diwarnai oleh suasana egoism, arogansi, serta krisis cultural yang meliputi hampir seluruh segi kehidupan manusia.
  • Makna dari pertulangan berdarah dalam sub ini  pertentangan aliran tentang menentukan pokok persoalan utama tentang kreteria kebenaran, cara mendapatkan kebenaranserta menentukan validitas pengetahuan.

Dalam bagian ini juga menjelaskan konsep Efistimologi, cultural dan manusia. Dalam mengungkapkan konsep ini ada beberapa filosof Modern dan Kontemporer seperti

  •       Thomas S. Kuhn (1993),
  •       Kees Bertens (1983 dan 1985),
  •       Heidegger (1889-1976),
  •       Descartes

Mereka mempunyai konsep tersendiri antara satu dengan lainnya punya landasan dan argument yang berbeda.

Di akhir bab  ini penulis membicakan konsep Ontologi. Dalam konsep ini dibicarakan  tentang

  •       Apa itu ada dalam diri manusia sendiri,
  •       Apa hakekat ada sebagai ada”.

Dalam Bab II ini membicakan Sejarah Efistimologi :

  1. Sejarah Efistimologi Timur dan Barat
  2. Pergolakan Kultural dalam tradisi Epistimologi Timur seperti Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme
  3. Pergolakan-pergolakan Kultural dalam sejarah perkembangan Efistimologi Barat
    1. Periode Zaman abad Yunani Kuno : Zaman pra-Sokrates,  Zaman Sokrates, Plato dan Aristoteles
    2. Periode Zaman Abad Pertengahan Eropa : Zaman Patristik, Skolistik dan zaman kejaan skolistik.
    3. Zaman Abad Modern Awal
    4. Zaman Abad Modern Tengah : Immanuel Kant, Georg Wilhelm Fridrich Hegel
    5. Zaman Modern Akhir : Positivisme, Psikologisme, sosiologisme, Determinisme, Marxisme Dll.
  1. Zaman Sebelum Abad Modern
  1. Zaman Abad Modern Eropa

.   Zaman Abad Pascamodern atau Zaman Kontemporer (abad XX)

  1. Periode Sebelum Perang Dunia II
  2. Periode Sesudah Perang Dunia II : Fenomenologi, Eksistensialisme, personalisme, Pragmatisme dan lain-lain

 

BAB III  CIRI PENGEMBANGAN EFISTIMOLOGI

Dalam bagian ini lebih merupakan sebuah konstruksi teoritis (dengan spesifikasi yang berbeda) dalam rangka membangun sebuah model konsepsial sebagai upaya pemecahan efistimologiis terhadap permasalahan-permasalahan yang melekat pada dirinya. Dan pada bagian ini lebih memberikan sebuah gambaran khusus  bagaimana ciri pengembangan efistimologi. Inti pemikirannya adalah bahwa pengembangan efistimologi berkaitan langsung dengan system nilai dan asas penilaian yang berhubungan dengan diri dan kehidupan manusia. Karena, ciri pengembangan efistimologi mesti dikembalikan pada kesegaran pengalaman eksistensial manusia.

Ciri tersebut menunjukkan  bahwa efistimologi harus selalu bersikap kritis untuk menguji dirinya serta untuk mengembangkan pada tempatnya atau pada jalur yang sebenarnya. Ciri tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efistimologi bukanlah sebuah sekedar sebuah usaha  menjejerkan ide-ide  dalam berbagai rumusan dogmatis yang statis, tetapi lebih merupakan suatu keprihatinan eksistensial. Oleh karenanya, ia harus berada dalam proses pengujian,  “perombakan”, dan pemurnian secara terus menerus. Melalui ini otonomi keilmuan dapat disuburkan  dalam rangka penciptaan iklim konvergensi dalam aliran-aliran efistimologi.

  1. Pengetahuan Sebagai Bagian dari “Cara Berada” Manusia
  1. Persoalan –persoalan pokok dalam pengembangan efistimologi

Filsafat Pengetahuan (Epistimologi) suatu filsafat yang kritis terhadap pengetahuan sendiri. Filsafat ini tidak mau menerima begitu saja anggapan bahwa semua orang dapat tahu tanpa menguji secara kritis asfek-asfek dasar yang melandasi suatu pengandaian  yang memadai mengenai adanya pengetahuan tersebut.

  1. Landasan Ontologi dan aksiologi dalam rangka pengembangan efistimologi

Pengetahuan apapun bentuknya dan jenisnya selalu mendasarkan dirinya pada dua landasan pokok, selain landasan efistimologi itu sendiri. Pertama, landasan ontology yang mengkaji hal-hal mengenai “apa” yang mengandaikan adanya pengetahuan itu. Kedua landasan aksiologi, yang mengenai “untuk apa pengetahuan itu diusahakan.

  1. Hubungan Dialektis antara Efistimologi dan Kebudayaan

Berbicara mengenai epistimologi adalah berbicara tentang pengetahuan manusia. Disamping itu membicarakan mengenai kebudayaan  membicarakan masalah itu sendiri.

    Jati diri manusia dalam Pengembangan Efistimologi

  1. Jati diri manusia sebagai landasan pengembangan efistimologi
  2.  Jati diri manusia sebagai “Penganda Aktual” dalam rangka pengembangan efistimologi
  3.  Jati diri manusia sebagai kesatuan subyek dalam rangka pengembangan efistimologi

D. Komleksitas Pengetahuan Manusia dalam pengembangan Efistimologi

  1. Kegiatan subjek-subjek dalam pengembangan Efistimologi

Setiap percobaan untuk mendifinisikan penetahuan haruslah didasarkan pada pengakuan bahwa subyek hanya baru berhasil memasuki secara progresif misteri pengetahuan itu

  1. Syarat-syarat pengetahuan dan jangkauannya dalam rangka pengembangan efistimologi.

Pengetahuan sebagai cara berada  manusia merupakan suatu adaptasi akumultif yang sangat terbuka dan dinamis. Pengetahuan  sebagai cara berada manusia terbuka bagi masa depan karena juga terbuka bagi masa sekarang.

E. Cara Mempelajari Kompleksitas Pengetahuan Manusia

  1. Kesulitan mempelajari kompleksitas pengetahuan manusia

Usaha mempelajari pengetahuan manusia dengan sifat jangkauannya yang terbuka dan komplek, jelas bukan merupakan usaha tanfa kesulitan. Kesulitan pertama adalah mengobjektivasikan pengetahuan manusia untuk dapat meraih dan memahami kodrat dengan dengan teliti, serta mengungkapkan secara tepat

  1. Pengetahuan sebagai kemanunggalan subyek-subyek

F. Sumber-sumber Pengetahuan

  1. Pengetahuan Indrawi

Pengetahuan indra yang dimiliki manusia  diperoleh oleh kemampuan indranya, namun selalu bersifat ralasional.

  1. Pengetahuan Intelektual

Pengetahuan menurut akal budi merupakan suatu kesatuan dengan pengetahuan yang merupakan suatu kesatuan  dengan pengetahuan yang di peroleh lewat indra.

G. Sifat Progresif Pengetahuan

  1. Keterbatasan pengetahuan dan sifat perkembangan
  2. Spesialisasi dalam efistimologi
  3. Hakekat kebenaran dan kepastian dalam pengembangan efistimologi

F. Sumber-sumber Pengetahuan

  1. Pengetahuan Indrawi
  2. Pengetahuan Intelektual

G. Sifat Progresif Pengetahuan

  1. Keterbatasan pengetahuan dan sifat perkembangan
  2. Spesialisasi dalam efistimologi
  3. Hakekat kebenaran dan kepastian dalam pengembangan efistimologi

H. Peranan Afektif dalam Pengembangan    Efistimologi

  1.   Kehendak dan Kebebasan Manusia

J. Pentingnya Efistimologi dalam Rangka Pemecahan permasalahan-permasalahan kultural


BAB IVPRINSIP PRINSIP KULTURAL DALAM PENGEM BANGAN  EPISTEMOLOGI

Pada bagian ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa pemecahan efistimologis  menisyarakan adanya prinsip-prinsip kultural  yang secara khusus harus diperhatikan dalam pengembangan efistimologi, yaitu prinsip humanitas, holistic, tanggung jawab professional, dan kontektualisasi. Melalui ini orang tidak hanya akan bersikap terbuka pada seluruh realitas, tetapi juga terbuka pada suara hatinya dalam kesadran tanggung jawab kulturalnya karena dari situlah ia bermartabat.

  1. A.    Prinsip Humanistik

Prinsip humanistic menekankan bahwa manusia memiliki kedudukan sentral dalam rangka pengembangan efistimologi. Segala usaha dalam rangka pengembangan efistimologi harus dapat dikembalikan kepada manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa pengetahuan merupakan realisasi kemampuan-kemampuan kodrati manusia di bawah roh intelektualnya. Tujuan pokoknya adalah untuk mewujudkan  citra keagungan manusia sebagai makhluk yang berkodrat dan berbudaya.

Prinsip Humanitas menegaskan dinamika perelasian efistimologi harus bersipat proses belajar yang terbuka menuju kepada tahap pendewasaan diri yang lebih memadai. Aristoteles menempatka manusia sebagai causa efficiens sejak awal bagi pengetahuannya. Menurutnya hakekat keagungan manusia terletak pada keangungn pikirannya di dalam keutuhan keberadaannya.

B. Prinsip Holistik

Prinsip ini menekankan bahwa manusia sekaligu ada dan tidak ada bagi pengalamnnya sendiri. Ketidak cocokan antara eksistensi manusia dengan dirinya sendiri merupakan bukti dari keterbatasan  dan  temporalitas yang juga tampak dalam ketidakcocokan antara pengetahuan dan dirinya sendiri. Perkembangan efistimologi membutuhkan suatu prinsip pendekatan  yang bersifat menyeluruh holistic.

  1. C.    Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip ini menunjukkan bahwa tahap tertinggi dari pengembangan efistimologi adalah ketika manusia menyadari bahwa ia seyogyanya harus mengontrol pirannya dan seluruh aktifitas keilmuannya  secara bertanggung jawab. Menurut Van Melsen tanggung jawab adalah Subyek yang menyebabkan sesuatu itu dapat di terima penjelasannya, tetapi juga harus menjawab. Ia menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, walaupun permasalahan itu tidak disebaban oleh  ilmuan itu sendiri.

  1. Bipolaritas Kesadaran
  2. Analogi Pengetahuan

       a. Sifat Analog dalam Pengetahuan

       b. Ciri Ciri Analogi dalam Pengetahuan

       c.  Analog Pengetahuan Menegaskan

            Sikap Keterbukaan & Kepastian bebas

  1. Perlunya Kerja Sama
  2. Keutuhan Pengetahuan Manusia
  3. Hakikat Tanggung Jawab dalam Rangka Pengembangan Epistemologi
  4. Sikap Tanpa Pamrih  sebagai  Bagian  dalam Tanggi

7. Tanggung Jawab Sosial dalam Rangka Pengembangan Epistemologi

8.  Pentingnya Kesadaran Etis dalam Pengembangan Epistemologi

9.  Profesionalisme dan Integritas Kepribadian

10.  Integritas Religius

D. Prinsip Kontekstualisasi  

Prinsip Kontekstualisasi mengandung arti bahwa kondisi budaya masyarakat dapat memberikan dorongan atau pengaruh bagi pengembangan efistimologi. Prinsip konstektualisasi hendak menekankan bahwa pengetahuan yang dalam asfek dinamisnya merupakan imajinasi kreatif manusia sebagai masyarakat adalah proses kultural tertentu berakar pada kebudayaan bangsa.

Alasan yang mendoron adanya kontekstualisasi

  1. Era Globalisasi
  2. Pergolakan kontektual
  3. Dinamika efistimologi

Pengembangan kebudayaan nasional meneempatkan  Efistimologi pada dua peranan yang sangat penting

  1. Efistimologi merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional
  2. Efistmologi merupak sumber nilai yan mengisi pembentukan watak bangsa

 

KERUNTUHAN BANK CENTURY

KERUNTUHAN  BANK CENTURY

A.    Latar Belakang Masalah

Bank century merupakan bank publik yang tercatat di BEI yang mulai beroperasi tanggal 15 Desember 2004, merupakan hasil marger antara Bank CIC (Surviving Entity), Bank Danpac dan Bank Pikko.

Kasus Bank Century merupakan kasus yang terhangat di Indonesia yang banyak menyeret para pejabat. Awal mulaI terjadinya kasus Bank Century adalah Bank Century mengalami kalah kliring pada tanggal         18 November 2008. Kalah kliring adalah suatu terminologi yang di pahami oleh semua masyarakat untuk menggambarkan adanya deficit suatu bank. Sementara kliring itu sendiri adalah pertukaran data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta atau klien yang mereka peroleh pada waktu tertentu.

Masalah yang terjadi di Bank Century merupakan masalah internal yang dilakukan oleh pihak manajemen bank yang berhubungan dengan klien mereka :

  1. Penyimpangan dan untuk peminjam $ 2,8 milyar (Rp 1,4 triliun Bank Century pelanggan dan pelanggan delta Antaboga Securities Indonesia adalahRp 1,4 Triliiun).
  2. Penjualan produk-produk investasifiktif Antaboga Delta Securities Indonesia. Jika produk  tidak perlu mendaftar BI dan Bappepam LK.

Kedua Point tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Nasabah Bank Century dan Uang para nasabah pun yang ada di Bank Century tidak bisa dicairkan dan tidak ada uang tidak dibayar oleh pelanggan.

Setelah tanggal 13 November 2008, Pelanggan Bank Century tidak dapat melakukan transaksi dalam bentuk devisa, kliring dan tidak dapat mentransfer juga tidak bisa karena Bank Century tidak mampu untuk melakukannya. Bank hanya dapat mentransfer uang ketabungan.Jadi uang itu  tidak bisa keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua pelanggan Bank Century.

Nasabah bank yang merasa dikhianati dan dirugikan karena banyak menyimpan uang di bank century, tapi sekarang bank tersebut tidak bisa dilikuidasi. Pelanggan mengasumsikan bahwa Bank Century Memperjual belikan produk investasi ilegal. Alasannya adalah investasi dipasarkan Antaboga Century Bank tidak terdaftar di Bapepam LK. Dan benar manajemen Bank Century tahu bahwa produk adalah ilegal. Kasus ini dapat mempengaruhi bank lain, di mana orang tidak percaya bahwa mereka lebih terhadap sistem perbankan nasional. Kasus Bank Century, sehingga bisa menyakiti bank di Indonesia, bahkan dunia.

Berdasarkan kasus Bank Century diatas menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia sendiri. Karena menyeret banyak  pejabat-pejabat penting. Dan lebih khususnya adalah masalah pergerakan harga saham yang terus mengalami penurunan akibat dari dampak sistemik kasus Bank Century ini.

Pemilik Bank Century adalah Robert Tantular, dan ia juga yang melakukan tindak kriminal karena melakukan perampokan terhadap banknya sendiri. Oknum-oknum yang terlibat diantaranya:

Ada yang menduga ada oknum Polri (buaya) terlibat ”menjaga” oknum-oknum yang terkait Bank Century karena dianggap ”proyek  kelas kakap”. Beberapa pihak juga mengaitkan ini dengan ditangkapnya 2 petinggi KPK, Bibit dan Chandra beberapa waktu lalu tanpa ada bukti yang jelas, demi menghambat pengusutan kasus Century.

Banyak yang sekarang sudah menempatkan Sri Mulyanidan Boediono sebagai tersangka. Tapi sebenarnya masih ada 2 kemungkinan: Sri Mulyani dan Boediono adalah bagian dari konspirasi besar semata-mata demi menyelamatkan dana pihak Century dan orang-orang yang terkait Century.

Sri Mulyani dan Boediono-lah yang telah menyelamatkan ekonomi Indonesia sehingga saat ini Indonesia tidak terjerumus krisis yang lebih hebat. Yang melakukan tindak penyelewengan hanyalah segelintir orang, Robert Tantular, pemilik Bank Century yang menggondol dana Bank Century, dan beberapa oknum di BI.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kemelut Bank tersebut diantaranya adalah delapan orang yakni Komisaris Utama Sulaiman AB, Komisaris Poerwanto Kamajadi, Komisaris Rusli Prakasa, Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim. Kemudian Wakil Direktur Utama Hamidy, Direktur Pemasaran Lila K. Gondokusumo, Direktur Kepatuhan Edward M. Situmorang, dan Pemegang Saham Robert Tantular.

B.     Beberapa Penyebab bangkrutnya bank Century

Kebangkrutan PT Bank Century Tbk tidak mungkin terjadi begitu saja, ada beberapa hal yang menyebabkan kebangkrutan bank century antara lain  penyimpangan manajemen dan pengawasan BI yang tidak efektif yang diduga menjadi penyebab utama bank itu akhirnya mengalami kebangkrutan.

1. Penyimpangan Manajemen

Modus kejahatan perbankan yang diduga dilakukan manajemen Bank Century adalah penempatan dana yang sembrono di pasar uang (money market). Hal ini terlihat dari penyimpangan yang dilakukan manajemen Bank Century yang memiliki kewajiban surat berharga valas sebesar US$ 210 juta. Kasus itu menunjukkan manajemen Bank Century tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian perbankan.

2. Pengawasan BI yang lemah

BI ternyata pernah memberikan kelonggaran aturan kepada Bank Century, yakni dengan memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang macet ke kategori lancar. Hal itu dilakukan agar Bank Century tidak perlu menyisihkan provisi (pencadangan) atas SSB yang macet itu, sehingga tidak menggerus modalnya. Yang harus dipertanyakan sejauhmana keefektifan Direktorat Pengawasan Perbankan BI karena selama ini manajemen Bank Century memberikan laporan harian dan mingguan sehingga kesehatan perbankan  pasti terpantau. Di samping itu, Bapepam selaku otoritas pasar modal harusnyajugabertanggungjawabkarena Bank Century merupakan  perusahaan publik. Kasus Bank Century ini menunjukkan ada praktik-praktik yang menyimpang di bank sentral menyangkut tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang tidak akurat.BI juga dinilai gagal dalam menciptakan tata kelola yang baik (good corporate governance dan good governance). Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan.

3. Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat  diartikan sebagai  kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya kegiatan tersebut meliputi :

  1. Kemampuan menghimpun dana masyarakat dari lembaga lain dan dari modal sendiri
  2. Kemampuan mengolah dana
  3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
  4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain
  5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku
    4. Aturan Kesehatan Perbankan

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa :

  1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas & aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
  3. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI
  4. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan
  5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, BI dapat menugaskan akuntan publikuntuk dan atas nama bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
  6. Bank wajib menyampaikan kkca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI. Neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan BI
    5. Aspek-Aspek Penilaian

       Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis  ini terdiri dari aspek capital, assets, management, earning dan liquidity. Hasil dari salah satu aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi bank.

a. Aspek Permodalan (Capital)

Penilaian pertama aspek permodalan (Capital) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequcy Ratio) yang telah ditetapkan BI perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (AMTR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki.

b. Aspek Kualitas Asset

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas asset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

c. Aspek Kualitas Manajemen ( Management )

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepadda jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan.

d. Aspek Earning

Merupakan aspek digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensiusaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

8. Hal-hal yang perlu diketahui Mengenai Pengendalian Resiko Operasional yang Efektif di perbankan

Manajemen risiko operasional sangat efektif jika budaya bank mendorong standar tingkah laku etis yang tinggi di semua tingkatan bank. Dewan dan Manajemen senior harus mempromosikan budaya organisasi yang membangun melalui tindakan dan kata-kata harapan integritas untuk semua pegawai dalam melakukan bisnis bank.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan supaya suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku dan meminimasi resiko operasional dan resiko-resiko yang lain adalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip 1: Board of director (BOD), sebagai pimpinan tertinggi organisasi  harus menyadari  aspek utama risiko operasional bank yang harus dikelola, dan harus menyetujui dan mereview secara periodik kerangka manajemen risiko operasional bank. Kerangka harus memberi definisi risiko operasional menyeluruh pada perusahaan dan menentukan standar untuk mengidentifikasi, menilai, memonitor, dan mengendalikan (control/mitigate) risiko operasional.

Prinsip 2: Board of directors, sebagai pimpinan tertinggi organisasi  harus memastikan bahwa ada audit reguler terhadap kerangka manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh tim internal yang independen dan kompeten (yaitu independen dari tim risiko operasional  biasanya fungsi internal  audit). Bank harus memiliki cakupan internal audit yang memadai untuk verifikasi kebijakan dan prosedur operasi telah diimplementasikan secara efektif.

9. Kesimpulan

Ternyata masalah sesungguhnya dari Bank Century baru muncul ketika dana bail out mulai bergulir dan kejanggalan dalam neraca nya mulai terungkap. Kelemahan manajemen mulai ramai setelah kekacauan reksadana Antaboga Delta sekuritas yang dikeluarkan Bank Century.Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya bailout untuk Century memang diperlukan namun dibalik itu ternyata banyak fakta bahwa kinerja dan tata kelola Century yang sangat buruk.Sebuah ironi memang, ketika kita terpaksa menolong orang jahat agar tida menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi orang banyak. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini. UU PJSK yang mampu melindungi perbankan harus diimbangi dengan pengawasan dan tindakan tegas bag ipelanggar peraturan BI.

REFERENCE

Budi SantosoWibowo, “ MakalahPergerakanHargaSaham (IHSG) SebelumdanSesudahKasus Bank Century

http://budisantosowibowo.blogspot.com/2010/04/makalah-pergerakan-harga-saham-ihsg.html, 7 Mei 2011

Suhartono, ”Kalla: Boediono Tak Berani Tangkap Pemilik Bank Century”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/31/15235410/kalla.boediono.tak.berani.tangkap.pemilik.bank.century, 7 Mei 2011

Novi ChristiastutiAdiputriPolisiJugaBidik 5 Perusahaan Lain Terkait L/C Century “

http://hileud.com/hileudnewstitlePolisi+Juga+Bidik+5+Perusahaan+Lain+Terkait+L%2FC+Centurydanid=5650, 2 Mei 2011

Kompas.com, “BI KejarPemilik Bank Century”, http://nasional.kompas.com/read/2008/11/23/23325138/bi.kejar.pemilik.bank.century, 7 Mei 2011

http://ayuendahnurdiana.blogspot.com/2011/05/makalah-pendidikan-anti-korupsi-kasus.html

http://management.co.id/journal/index/category/quality_management/134

RSBI/SBI PENDIDIKAN TIDAK BERKEADILAN

Tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terhadap uji materi Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait rintisan sekolah berstandar internasional yang diajukan oleh Koalisi Antikomersialisasi Pendidikan patut dicermati. Ia menyatakan bahwa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) merupakan wadah atau layanan khusus bagi anak-anak pintar (Kompas, 30/12/2011).

Selanjutnya, ”Jika semua anak-anak pintar harus bersekolah di sekolah yang reguler, dikhawatirkan tidak ada kesempatan untuk berkembang,” kata Mendikbud.

 RSBI dan Pendidikan khusus

Ada kerancuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pernyataan Mendikbud. Ia mencampuradukkan antara RSBI/sekolah berstandar internasional (SBI) yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) UU No 20/2003 dengan pendidikan khusus yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU yang sama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ataupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak menyebutkan peran RSBI/SBI sebagai pendidikan khusus bagi anak-anak dengan kemampuan akademik lebih tinggi daripada siswa-siswa pada umumnya.

Jadi, apakah dalam pandangan Mendikbud RSBI/SBI juga merupakan realisasi Pasal 32 Ayat (1) UU No 20/2003? Jika RSBI/SBI adalah pendidikan khusus, mengapa perlu ada pasal terpisah dari pasal pendidikan khusus? Dalam pandangan penulis, pendidikan khusus yang dimaksudkan dalam Pasal 32 tentunya berbeda dari RSBI/SBI. Pendidikan khusus tersebut ditujukan, antara lain, untuk anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang hingga kini belum jelas pula konsep pembinaan dan pelaksanaannya pada tataran praktis.

Persyaratan-persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik di RSBI/SBI yang tercantum pada Pasal 16 Ayat (1) Permendiknas Nomor 78 Tahun 2008 berlawanan dengan semangat Pasal 5 Ayat (1) UU No 20/2003. Bunyinya, ”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. ”Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) menegaskan pula bahwa ”Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Sekolah untuk siapa?

Kenyataannya, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan, antara lain, prestasi akademik untuk dapat mengakses pendidikan bermutu melalui mekanisme penerimaan siswa ke jenjang yang lebih tinggi di pendidikan dasar dan menengah. Konsekuensinya, yang memiliki peluang mendapatkan pendidikan lebih bermutu adalah siswa dengan prestasi akademik yang lebih tinggi.

Ketidakadilan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri dengan label RSBI/SBI yang telah memenuhi Delapan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan kurikulum negara-negara OECD ataupun negara maju lainnya tetapi juga di sekolah-sekolah yang berada pada level di bawah RSBI/SBI berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh pemerintah.

Nilai UN, misalnya, digunakan sebagai dasar seleksi dari SD ke SMP/setingkat dan dari SMP ke SMA/setingkat sebagaimana tercantum pada Pasal 68 PP Nomor 19 Tahun 2005. Siswa dengan nilai UN lebih tinggi berpeluang lebih besar untuk diterima di sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori sekolah standar nasional (SSN). Siswa yang memiliki nilai UN lebih rendah harus menerima kenyataan bersekolah di sekolah-sekolah dengan mutu lebih rendah.

Setiap anak memang memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, anak-anak dengan kemampuan akademik yang kurang sekalipun memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai potensi tertinggi yang dimiliki apabila mereka berada di lingkungan belajar yang lebih kondusif. Lingkungan belajar dengan guru-guru yang memiliki kecintaan tinggi pada profesi yang ditekuninya dan berbagai sarana-prasarana penunjang yang diidealkan bagi RSBI/SBI.

Sangat disayangkan jika anak-anak dengan kemampuan akademik kurang tereliminasi oleh peraturan-peraturan yang sebenarnya bertentangan dengan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. Di lain pihak, keterkaitan antara prestasi akademik dan status sosial ekonomi orangtua telah mendapatkan dukungan bukti-bukti empiris yang meyakinkan (Dee & Jacob, 2006).

Diane Ravich, seorang profesor sejarah pendidikan dari New York University, yang awalnya mendukung ”No Child Left Behind” (tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan) dengan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada standardisasi dan akuntabilitas pendidikan yang didasarkan pada hasil-hasil tes, kini berbalik menentang.

Faktor kemiskinan

Ravich menegaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya prestasi akademik siswa adalah kemiskinan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila siswa dari kalangan lebih mampu secara ekonomi yang mendominasi sekolah-sekolah berlabel RSBI. Kuota minimal 20 persen yang diberikan bagi anak-anak berkemampuan akademik tinggi, tetapi berasal dari keluarga tidak mampu, jelas tidak memadai dan tidak adil. Anak-anak dengan kemampuan akademik lebih tinggi dari keluarga yang tidak mampu harus bersaing lebih ketat dibanding anak-anak dari keluarga yang lebih mampu.

Mempertahankan RSBI/SBI dan sistem penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada saat ini berpotensi memperlebar kesenjangan prestasi akademik berdasarkan status ekonomi siswa. Dengan demikian, evaluasi terhadap RSBI/SBI dan sistem penerimaan siswa baru menjadi mendesak. Ini sesuai perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan 58 warga negara terhadap ujian negara, Presiden, Wakil Presiden, Mendikbud, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional.

KONTROVERSI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini kementrian pendidikan nasional gencar berupaya untuk  mewujudkan tujuan itu. Sekolah, saat ini sedang berlomba-lomba untuk beralih “label” menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Mereka pun berbenah diri untuk mendapat pengakuan sebagai sekolah bertaraf internasional. Pembenahan yang dilakukan meliputi infrastruktur pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (guru dan staf sekolah). Tak ayal, ini berakibat pada mahalnya biaya pendidikan RSBI jika dibandingkan dengan sekolah pada umumnya, meskipun pemerintah telah mengucurkan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana serta mutu SDM sekolah. Sekolah RSBI memang diberikan otoritas untuk mengambil pungutan dari siswa untuk membiayai sarana dan prasarana sekolah, sehingga biaya untuk masuk RSBI sangat tinggi. Masyarakat pun berpendapat bahwa RSBI merupakan salah satu upaya bentuk komersialisasi pendidikan.

Persoalan mengenai RSBI  kini memang tengah menjadi sorotan utama publik. Kebijakan kementrian yang dibawahi oleh Muhammad Nuh tersebut menuai pro dan kontra. RSBI dinilai oleh masyarakat merupakan sebuah bentuk dari upaya kastanisasi pendidikan. Hal ini karena kecilnya kesempatan mereka yang tidak mampu (keluarga miskin)  untuk bisa masuk RSBI, karena tingginya biaya. Kendati ada aturan dalam RSBI yang menyatakan bahwa, sekolah harus menerima bagi siswa kurang mampu, tetap saja tidak akan bisa mengakomodasi mereka sepenuhnya.  Bukankah di dalam konstitusi negeri ini disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak?. Sekolah yang merupakan tempat bagi semua orang untuk menuntut ilmu, seolah telah berubah menjadi tempat yang untouchble bagi kaum tak mampu, dengan kata lain eksklusif sehingga membuat seolah-olah RSBI hanya untuk “si kaya”  saja. Potensi siswa yang mampu secara akdemis, namun tidak dari sisi materi pastinya akan tersisihkan.

Pada dasarnya, dengan adanya RSBI merupakan suatu hal yang sangat positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Ini berarti menandakan bahwa pendidikan kita mengalami suatu kemajuan. Dengan sistem bertaraf internasional, kompetensi lulusan yang dihasilan (siswa) akan semakin berkualitas. Namun, hal tersebut harus diimbangi juga denga kualitas SDM serta dengan tetap berlandaskan pada aspek sosial. Maksudnya, sekolah (RSBI) selaku instiusi pendidikan harus membuka ruang seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah kastanisasi  dalam RSBI. Inilah tugas pemerintah, bagaimana caranya agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.